aan 8

PANSUS KERJASAMA DAERAH DPRD KOTA BANDUNG

BANDUNG-MANIA.COM – Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah telah disyahkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 tahun 2010 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta keadaan dan tuntutan penyelenggaraan kerjasama daerah ini, Ketua Pansus Kerjasama Daerah DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama dari Fraksi Demokrat mengatakan bahwa maksud dan tujuan di adakannya Rancangan Peraturan Daerah Kerjasama Daerah adalah, ”pertama untuk menunjang upaya mewujudkan proses  pembangunan yang berkelanjutan di daerah kemudian untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membangun dan menyelengarakan fasilitas pelayanan umum selain itu juga untuk menanggulangi masalah yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” tuturnya

Selain itu ia juga menambahkan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Rancangan Peraturan Daerah Kerjasama Daerah ini, “untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diwilayah kota Bandung, bertujuan supaya pemerintah kota dalam hal melayani di perlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan dan rujukan yang komprehensif yait usebuah Peraturan Daerah,” ujarAan.

“Kota Bandung  sebuah daerah yang tidak bisa berdiri sendiri, Kota Bandung memerlukan daerah-daerah penyangga atau daerah-daerah lain sebagai mitra kerjasama, contohnyaKota Bandung kan saat ini belum bisa menyediakan ketersediaan pangan makanya harus kerjasama dengan daerah lain, begitupun masalah infratuktur.

Nah, atas dasar tersebut tentu pemerintah Kota Bandung harus melakukan kerjasama yang tertuang peraturan-peraturan daerah sehingga menjadi acuan hukumnya,” kata Aan ketika disinggung masalah perlu tidaknya kota Bandung dibuatkan PansusKerjasma Daerah ini.

Langkah-langkah yang di ambil DPRD Kota Bandung, khusunya Pansus Kerjasama Daerah ini adalah dimana menurut Ketua Pansusnya Aan Andi Purnama“ Dalam pansus kerjasama daerah ini kita membahas terkait point penting yang menjadi sebuah paying hukum, yang harus disiapkan untuk membantu pemerintah kota dalam bekerjasama dan kita akan buat aturan tersebut sehingga acuannya jelas”. 

“Saat ini pansus kerjasama daerah sendiri sudah melakukan beberapa tahapan, pertama yaitu tahapan expose oleh pansus dengan SKPD pengusul kemudian juga dengan tim akademik. Kemudian tahapan kedua adalah pembahasan materi peraturan daerah terus finalisasi kita melakukan pendalaman baik itu dengan daerah-daerah lain dan kita juga melakukan kosultasi dengan kementerian-kementerian terkait, dan Alhamdulillah semua itu sudah kita lakukan, dan kami dari pansus kerjasama daerah sudah melaporkan pansus ini kepada Badan Musyawarah sehingga dalam hal finalisasi ini kita tinggal menunggu di paripurnakan,” tutup Aan Andi Purnama.


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Bandung Mania

Leave a Comment